Kediri – Wartajatim.id || Berdasarkan informasi terkini, video yang menghebohkan masyarakat terkait dugaan kampanye terselubung oleh calon Bupati Kediri dari petahana telah beredar luas, salah satunya di TikTok @ramtivi.online.
Masyarakat menilai bahwa sang petahana semakin nekad memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh kembali kekuasaan.
Dalam video tersebut, terdapat dugaan bahwa Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, memanfaatkan kekuasaannya untuk mengondisikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna kepentingan kampanye terselubungnya.
Salah satu contohnya adalah melalui acara peluncuran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pembangunan Infrastruktur Desa senilai kurang lebih 51 milyar yang dilaksanakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul Kediri pada hari Sabtu, 7 September 2024.
“Sebenarnya, lek bupatine iki pingine sak penake dewe, bisa gitu. Maksudnya gimana Mas Bupati ? lho biyen gak milih aku, saiki yo gak milih aku, lha lapo tak wehi bantuan (Kalau bupatinya ini inginnya semaunya sendiri, bisa saja. Maksudnya bagaimana Mas Bupati ? lha dulu tidak memilih saya, sekarang juga tidak memilih saya, lha kenapa diberi bantuan, red),” kata Mas Dhito, begitu ia kerap disapa.
Masih kata Mas Dhito, tapi ternyata tidak begitu. Dalam sebuah pemerintahan itu tidak boleh karena perbedaan pilihan.
“Karena anu, tidak boleh begitu, ya harus rata. Maka kita berikan rata, hari ini 343 desa, semuanya kita beri 150 juta, totalnya 51 milyar,” tambahnya.
Dikatakannya, Apakah cukup untuk di desa?. “Mesti gak cukup. Sambat, Mas iki cukupe buat ini, yang ini irigasine belum, yang ini belum, yo sik to, makane didongakne. Didongakne yo dipilih. Nek mung didongakne tok, gak dipilih yo podo ae,” ujarnya.
Peristiwa ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait praktek politik yang tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh calon Bupati Kediri.
Polemik seputar dugaan kampanye terselubung ini menjadi perbincangan hangat dan menjadi sorotan utama dalam agenda politik lokal.
Sementara Siti Isminah, ketua LSM Srikandi Kediri, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perilaku para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai menciderai masyarakat.
Dalam keterangan yang diberikan pada Jurnalis media ini, Isminah mengungkapkan bahwa jika diperlukan, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Srikandi Kediri tidak segan untuk menggelar aksi demonstrasi besar sebagai bentuk protes terhadap perilaku ASN yang dianggap merugikan publik.
“Dana untuk masyarakat sekarang dimanfaatkan untuk sosialisasi maupun kampanye calon tertentu, dan itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Dan saya sebagai ormas di Kediri sangat geram atas hal itu, nanti kita akan bikin intinya demo besar nanti,” tegas Mak Is, sapaan akrab Ketua LSM Srikandi Kediri itu.
Lebih lanjut, Isminah juga menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan temuan-temuan terkait perilaku ASN tersebut ke pihak berwenang, termasuk pihak kepegawaian, guna menindaklanjuti secara hukum.
“Jadi dalam hal ini, kita ini warga Kediri yang sangat terdzolimi. Tahun-tahun kemarin diadakan Bumbung Kosong untuk warga Kediri biar tidak bisa memilih maupun yang lain, dan yang jelas demokrasi sangat-sangat dibunuh dengan orang-orang yang mengatasnamakan penguasa, maupun dia kayak apa ya semacam dinasti yang harus berkuasa di Kediri terus-menerus sampai beranak pinak mintanya,” pungkas Isminah.
Masih kata Isminah, dengan pernyataan tegas ini, LSM Srikandi Kediri menegaskan komitmennya dalam menjaga kepentingan dan keadilan bagi masyarakat, serta mengawasi perilaku para ASN agar patuh terhadap kode etik dan menjalankan tugasnya dengan baik.(Dk/BIM)
