KEDIRI,Wartajatim.id – Harga murah kerap menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun, di balik penawaran rokok dengan harga di bawah ketentuan, masyarakat perlu lebih waspada. Sebab, produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai bukan hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pihak yang terlibat dalam peredarannya.
Pesan tersebut menjadi perhatian utama dalam kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kediri di Balai Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar penyampaian materi tentang aturan cukai. Lebih dari itu, sosialisasi tersebut menjadi langkah edukatif untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi peredaran rokok ilegal, baik melalui aktivitas pembelian, penjualan maupun distribusi.
Masyarakat, khususnya pedagang, pelaku UMKM, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, didorong untuk memahami bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pengawasan aparat akan lebih efektif apabila diikuti kesadaran masyarakat untuk mengenali, menolak, dan tidak memperjualbelikan produk yang melanggar ketentuan.
Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Drs. Kaleb Untung Satrio Wicaksono, MM., menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai kebutuhan publik.
Menurutnya, penerimaan negara dari sektor cukai memiliki manfaat yang dapat kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pemerintah, termasuk bidang kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan.
“Cukai adalah salah satu penerimaan negara, penerimaan negara berupa cukai hasil tembakau. Penerimaan ini kembali lagi ke Pemerintah Kabupaten dan bisa diwujudkan untuk kesehatan, untuk penegakan hukum, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Maka kami perlu bantuan dari masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal,” ujar Kaleb.
Ia menegaskan, keberhasilan menekan peredaran rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan aparat. Kesadaran masyarakat untuk tidak membeli maupun memperdagangkan produk ilegal menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai distribusinya.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli maupun menjual rokok. Jangan hanya mempertimbangkan harga murah, tetapi pastikan produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam pemaparan materi, Bea dan Cukai Kediri memberikan penjelasan mengenai fungsi cukai, dasar hukum pengenaannya, jenis barang kena cukai, hingga karakteristik rokok ilegal yang beredar di masyarakat.
Peserta juga diperkenalkan dengan sejumlah jenis hasil tembakau, di antaranya sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih, cerutu, serta produk rokok elektrik dalam bentuk cair maupun padat.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah pengenalan empat ciri utama rokok ilegal yang perlu diketahui masyarakat.
Pertama, rokok polos atau rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kedua, rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Ketiga, rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Keempat, rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Pemahaman mengenai ciri-ciri tersebut dinilai penting, terutama bagi pedagang dan pelaku usaha. Dengan mengenali karakteristik rokok ilegal, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati ketika menerima pasokan barang dari distributor maupun menawarkan produk kepada konsumen.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menjelaskan bahwa rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
“Rokok ilegal ini tidak membayar pita cukai sehingga tidak ada kontribusinya kepada negara. Kami berharap peran serta masyarakat Desa Bulu untuk memutus rantai pemasaran rokok ilegal ini,” tutur Arintoko.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat agar tidak menjadi bagian dari mata rantai peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan cukai perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam kegiatan perdagangan.
Persoalan rokok ilegal tidak berhenti pada hilangnya potensi penerimaan negara. Peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kewajibannya sesuai aturan.
Di sisi lain, konsumen juga perlu memahami bahwa harga murah tidak selalu menjadi jaminan bahwa produk yang dibeli telah memenuhi ketentuan legalitas. Karena itu, ketelitian dalam memilih produk menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung pengawasan peredaran barang kena cukai.
Selain membahas hasil tembakau, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai jenis barang kena cukai lainnya, yakni minuman yang mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Barang-barang tersebut dikenai cukai karena memiliki karakteristik tertentu sehingga peredaran, konsumsi, dan penggunaannya perlu diatur serta diawasi oleh negara.
Dalam kesempatan yang sama, Satpol PP Kabupaten Kediri memberikan pemahaman mengenai aspek penegakan hukum, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan regulasi daerah yang berkaitan dengan larangan peredaran serta penjualan barang ilegal.
Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kediri, Yusuf Abraham, S.H., M.H., mengingatkan masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pedagang, agar memahami ketentuan hukum sebelum menjalankan aktivitas perdagangan.
“Masyarakat harus paham bahwa menjual barang ilegal ini merupakan suatu kesalahan,” tegas Yusuf.
Ia mengingatkan bahwa kegiatan perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan legalitas barang yang diperjualbelikan. Pelaku usaha diharapkan tidak mudah tergiur keuntungan dari perdagangan produk ilegal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Kediri bersama Bea dan Cukai Kediri berharap masyarakat Desa Bulu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai.
Para pedagang diimbau lebih teliti ketika menerima pasokan rokok dari distributor, termasuk memastikan pita cukai yang melekat pada produk sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, masyarakat diharapkan tidak membeli maupun ikut mendistribusikan rokok yang diketahui tidak memenuhi ketentuan.
Apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada aparat atau instansi berwenang melalui saluran pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Edukasi semacam ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para pelaku usaha juga diharapkan turut menyebarluaskan informasi tersebut kepada lingkungan sekitarnya.
Sebab, semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap ketentuan cukai, semakin besar pula peluang membangun kesadaran kolektif untuk menolak peredaran rokok ilegal.
Pada akhirnya, memutus mata rantai rokok ilegal bukan hanya tentang membantu negara mengamankan penerimaan cukai. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.(Dk)
