MADIUN,Wartajatim.id – Penataan kawasan Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, mulai bergerak. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menertibkan 11 bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan aset perusahaan, Kamis (12/11/2026). Capaian tersebut melampaui target harian yang ditetapkan sebanyak 10 bangunan.
Penertiban ini menjadi bagian dari langkah KAI dalam mengoptimalkan pengelolaan aset sekaligus mendukung rencana pengembangan Rest Area Pajaran. Secara keseluruhan, terdapat 89 bangunan semi permanen yang menjadi objek penertiban di kawasan tersebut.
Lokasinya berada di sepanjang Jalan Raya Madiun–Nganjuk, tepatnya Km 132+700 hingga Km 134+000 pada lintas operasional Surabaya–Solo. Kawasan ini menjadi perhatian dalam rencana penataan aset yang melibatkan KAI dan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Besarnya aset yang ditata juga menjadi perhatian tersendiri. Objek penertiban mencakup lahan seluas 13.067 meter persegi dengan panjang sekitar 1.300 meter. Sementara itu, total kawasan aset KAI di lokasi tersebut mencapai sekitar 5 hektare, dengan nilai aset tanah dan bangunan tercatat sebesar Rp836.288.000.
Legalitas lahan tersebut didasarkan pada Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 09 Tahun 1987 dan Sertipikat HP Nomor 10 Tahun 1987.
Langkah penertiban ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara PT KAI (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Madiun terkait pengelolaan aset. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Rest Area Pajaran.
Dalam pelaksanaannya, KAI menyatakan telah menempuh sejumlah tahapan sebelum kegiatan penertiban dilakukan. Mulai dari koordinasi dengan dinas terkait, sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak, hingga penyampaian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi dan komunikasi yang dilakukan perusahaan sebelum penertiban dilaksanakan secara bertahap.
Pada Kamis (12/11), kegiatan diawali dengan apel kesiapan, safety briefing, serta doa bersama yang dipimpin Manager Pengamanan (PAM) KAI Daop 7 Madiun, Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat, S.H., M.M., bersama jajaran kepolisian setempat.
Keselamatan kerja dan pengamanan lokasi menjadi perhatian utama agar seluruh tahapan berjalan tertib serta meminimalkan potensi gangguan keamanan maupun risiko kecelakaan di lapangan.
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran manajemen KAI Daop 7 Madiun, di antaranya Manager PAM, Manager Humas, Manager Penjagaan Aset, dan Manager Hukum. Turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Polres Madiun, Polsek Saradan, Koramil, Satpol PP, serta perangkat Kecamatan Saradan dan Pemerintah Desa Pajaran.
Sebelum pembongkaran dilakukan, Manager Aset bersama perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun kembali memberikan penjelasan mengenai ketentuan, persyaratan, dan dasar regulasi penertiban aset negara yang dikelola KAI.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, penanganan terhadap 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran tersebut telah melalui proses panjang dan dilaksanakan secara bertahap.
“Penertiban terhadap total 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan telah melalui proses panjang. Untuk pelaksanaan hari ini (12/11), dari target 10 bangunan, alhamdulillah tim di lapangan berhasil merealisasikan penertiban sebanyak 11 bangunan. Sebelumnya, kami bersama dinas terkait dari Pemkab Madiun juga telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak rencana Rest Area Pajaran, serta melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3,” ujar Tohari,Kamis(12/11/2026).
Menurutnya, komunikasi intensif dengan masyarakat serta koordinasi lintas instansi turut mendukung kelancaran kegiatan sehingga target penertiban harian dapat terlampaui.
Tohari juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh unsur kewilayahan yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Pada prinsipnya warga memahami dan mendukung penertiban aset ini. KAI senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis dalam setiap upaya penjagaan aset perusahaan demi mendukung keselamatan perjalanan kereta api serta optimalisasi aset untuk kepentingan publik,” pungkas Tohari.
Penertiban 11 bangunan pada pelaksanaan Kamis tersebut menjadi bagian dari rangkaian penataan terhadap keseluruhan 89 bangunan yang menjadi objek penertiban.
Bagi KAI, pengelolaan aset perusahaan membutuhkan kepastian administrasi, ketertiban pemanfaatan, serta pengawasan agar aset dapat digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, rencana pengembangan Rest Area Pajaran menjadi salah satu agenda penataan kawasan yang memerlukan sinergi antara pengelola aset dan pemerintah daerah.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar dan mendukung kepentingan publik. Namun, realisasi manfaatnya tentu bergantung pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan selanjutnya.
Melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan masyarakat, KAI Daop 7 Madiun berharap proses penertiban berikutnya dapat berjalan tertib, aman, serta tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga terdampak.
Penataan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan aset yang lebih optimal, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(Dk)
