BLITAR, Wartajatim.id – Pengelolaan aset negara membutuhkan kepastian hukum agar setiap pemanfaatannya berjalan tertib, transparan, dan memberikan nilai tambah. Hal inilah yang menjadi perhatian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun dalam membenahi tata kelola persewaan aset di kawasan Stasiun Blitar.
Melalui sinergi dengan Kejaksaan Negeri Blitar, KAI Daop 7 Madiun berhasil memperoleh pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset di area emplasemen Stasiun Blitar. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah perusahaan memperkuat kepatuhan administrasi dan memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan hukum.
Apresiasi atas kontribusi tersebut diwujudkan melalui penyerahan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Blitar pada Selasa (10/11/2026). Piagam diserahkan langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan sosialisasi hukum kepada para penyewa aset PT KAI. Agenda ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan persewaan, tertib administrasi, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam memanfaatkan aset perusahaan.
Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, menjelaskan bahwa menjaga dan mengoptimalkan aset merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi publik.
Menurutnya, kegiatan komersialisasi aset memiliki dinamika tersendiri di lapangan. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan administrasi maupun kepatuhan persewaan membutuhkan penanganan yang tepat dengan dukungan pendampingan hukum.
“Sebagai BUMN di bidang jasa transportasi publik, PT KAI memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga dan mengoptimalkan aset negara. Dalam perjalanannya, komersialisasi aset kerap berbenturan dengan dinamika hukum di lapangan, khususnya terkait administrasi dan kepatuhan persewaan. Sinergi bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” jelas Ali.
Ia menegaskan, pendampingan dari Kejaksaan Negeri Blitar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perusahaan, terutama dalam penyelesaian persoalan persewaan serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan PT KAI.
“Keberhasilan pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset di emplasemen Stasiun Blitar ini bukan sekadar pencapaian bagi PT KAI, melainkan langkah krusial yang memungkinkan kami untuk terus menata, mengoptimalkan pendapatan perusahaan, dan mengembangkan kawasan stasiun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kereta api. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara benar-benar memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak-hak keperdataan PT KAI,” ujar Ali,Selasa(10/11/2026).
Selain pendampingan dalam penyelesaian persoalan hukum, KAI Daop 7 Madiun juga menaruh perhatian pada upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada para penyewa aset perusahaan.
Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para penyewa mengenai pentingnya memenuhi ketentuan administrasi dan kewajiban persewaan. Dengan pemahaman yang baik, pemanfaatan aset perusahaan diharapkan berlangsung secara tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kerja sama yang sehat antara KAI dan para penyewa. Kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting agar pengelolaan aset dapat berjalan secara transparan serta meminimalkan potensi timbulnya persoalan hukum pada masa mendatang.
Ali Afandi menambahkan, penyerahan piagam penghargaan merupakan bentuk terima kasih KAI atas komitmen dan dukungan Kejaksaan Negeri Blitar dalam memberikan pendampingan hukum kepada perusahaan.
Ia berharap kerja sama yang selama ini terjalin dapat semakin erat dan berkembang menjadi kemitraan strategis yang berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen memperkuat tata kelola aset BUMN agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Pengelolaan aset yang tertib diharapkan mampu mendukung optimalisasi pendapatan perusahaan sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan stasiun yang lebih produktif.
Lebih jauh, optimalisasi aset juga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap konektivitas transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian, aset yang dikelola secara profesional dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kereta api.(Dk)
